Harapan warga akan segera dinormalisasinya Sungai Juwana agar dapat meminimalisir banjir, nampaknya bakal jauh dari kata terwujud. Selain minimnya dana, permasalahan tanah warga di lambiran yang telah disertifikatkan dipastikan menjadi pekerjaan yang amat berat. Mampukah tim teknis mengoptimalkan keterbatasan dana?

Normalisasi Sungai Juwana semula direncanakan akan dilakukan dengan sumber pendanaan secara multiyears, dalam tahun anggaran 2010 hingga 2013. Normalisasi dilakukan dengan pelebaran sungai dari 40 menjadi 100 meter. Untuk itu anggaran dibutuhkan Rp 245 miliar. Teryata dalam pelaksanaanya rencana itu tidak dapat dijalankan. Pemerintah pusat membatalkan anggaran itu karena dana yang diajukan dianggap terlalu besar untuk dikucurkan secara keseluruhan.

Alokasi di luar target itu, otomatis semakin menambah berat pekerjaan rumah yang bakal ditanggung tim teknis normalisai Sungai Juwana. Selain proposal multiyears yang gagal disetujui pemerintah pusat, kemudian diganti dengan dana secara bertahap, tim juga di tuntut keseriusanya dalam proses sosialisai terhadap tanah warga yang disinyalir sudah bersertifikat.

Alokasi yang direncanakan secara bertahap untuk 40 desa, yang tersebar di tujuh kecamatan mulai dari Margorejo, Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati, Jakenan dan Kecamatan Juwana. Mulai dari 2011, telah dialokasikan Rp 66 miliar, pada 2012 tahap pertama Rp 66 miliar ditambah berikutnya Rp 27 miliar. Sedangkan tahun 2013 tahap pertama dialokasikan lagi Rp 65,745 milliar dan berikutnya ditambah Rp 27 miliar.

Kemudian Pemkab Pati telah mengalokasikan dana pendamping senilai Rp 900 juta melalui APBD 2010. Sebesar Rp 150 juta di antaranya untuk sosialisasi, dan sisanya yang sebesar Rp 750 juta digunakan pembebasan lahan.

Dengan demikian, problem Kali Juwana yang tak mampu lagi mengatasi permasalahan banjir akan semakin berkepanjangan. Bahkan dampak dari itu, dipastikan akan memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah penolakan warga. Alasannya, normalisasi itu hanya setengah hati, karena alokasi anggarannya tidak dituntaskan secara pasti dalam beberapa tahun anggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budie Yuwono, usai menjadi narasumber dalam Diskusi Pengembangan Budidaya Karamba Ikan, di Aula Bakorwil I Pati, Rabu (19/5), ketika ditanya berkait hal itu tidak mengelak. Alasannya, sejak awal warga banyak mengetahui kalau normalisasi Kali Juwana itu dengan alokasi anggaran sistem multiyears.

Artinya, tiap tahun dana untuk keperluan tersebut pasti sudah teralokasi anggaran yang akan digunakan. Diawali dengan tahun anggaran 2010 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana mengalokasikan Rp 7,2 miliar, untuk alokasi biaya pengerukan dan penataan alur tersebut dari arah hilir (muara).

Baru kemudian, secara bertahap mulai 2011 harus dialokasikan anggaran Rp 245 miliar, untuk mengerjakan pekerjaan secara bertahap hingga 2013. ”Kendati demikian, alokasi anggaran tersebut tiap tahun sudah dipastikan turun, sehingga pekerjaan normalisasi bisa terus berkelanjutan,” ujarnya. (cw1/joe)
sumber : JawaPos